🕛 Kekuasaan Dan Politik Dalam Organisasi Like attentively would read, but has not understood

0% found this document useful 0 votes12 views20 pagesOriginal Title5. Kekuasaan Dan Politik Dalam OrganisasiCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes12 views20 pagesKekuasaan Dan Politik Dalam OrganisasiOriginal Title5. Kekuasaan Dan Politik Dalam OrganisasiJump to Page You are on page 1of 20 You're Reading a Free Preview Pages 8 to 18 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

25 Politik: Kekuasaan Yang Bermain • Perilaku Politik: Kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang didalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian didalam organisasi. 26. Realitas Politik • Politik adalah kenyataan hidup dalam organisasi.

Abstrak Orang-orang pada pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan sebagainya, memiliki kekuasaan power dalam konteks memengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisasi berada di bawahnya. Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Namun, sebahagian pimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik. Studi yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan dalam organisasi adalah politik. Politik seperti halnya kekuasaan adalah sesuatu yang nampak dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat memengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keinginan individu atau subunit seringkali harus terlibat dalam perilaku politik untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya. Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kekuasaan dan Politik adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Analisis Teori Organisasi Kekuasaan danpolitikDr. Sunarto, Nurul Hidayati Murtafiah, pada pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepaladan sebagainya, memiliki kekuasaan power dalam konteks memengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisasi berada di bawahnya. Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Namun, sebahagianpimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan dalam organisasi adalah politik. Politik seperti halnya kekuasaan adalah sesuatu yang nampak dan dialami dalamkehidupan setiap organisasi. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat memengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keinginan individu atau subunit seringkali harus terlibat dalam perilaku politik untuk meningkatkan kekuasaan dan tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kekuasaan dan Politik adalahsesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam Kunci Organisasi dan Politik A, PendahuluanStudi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kekuasaan dan Politik adalahsesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua ataulebih individu. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unitkeluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua ataulebih individu. B. Pembahasana. Pengertian Kekuasaan Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Tokoh-tokoh seperti James March dan Jeffrey Pfeiffer 1bertanggung jawab dalam mempopulerkan studi kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Tulisan ini akan membahas masalah kekuasaan dan politik di dalam organisasi, bukan kekuasaan dan politik pada struktur kenegaraan yang biasa kita sebut “politik” sehari-hari. Mungkin saja akan banyak konsep yang serupa karena pinjam-meminjam konsep antar bidang ilmu adalah Definisi Kekuasaan dalam OrganisasiGilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai “... kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka.”2 Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menakankan bahwa kapasitas personal-lah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin juga pengikut gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Karakter kekuasaan, menurut Fairholm adalah1. Kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak, bukan sekadar tindakan acak;2. Kekuasaan adalah alat instrumen, ia adalah alat guna mencapai tujuan; James G. March and Thierry Weil, On Leadership Malden Blackwell Publishing, 2005 h. .52 Gilbert W. Fairholm, Organizational Power Politics Tactics in Organizational Leadership, 2nd Edition Santa Barbara Praeger, 2009 ,h. 5 3. Kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya;4. Kekuasaan melibatkan kebergantungan, terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan-ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan Kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki;6. Kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil, hasil menentukan kekuasaan yang kitamiliki;7. Kekuasaan bersifat situasional, taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan; dan8. 8 Kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan, partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan Morgan dalam karya penelitiannya Images of Organization, mendefinisikan kekuasaan sebagai “... medium lewat mana konflik kepentingan diselesaikan ... kekuasaan mempengaruhi siapa dapat apa, kapan dan bagaimana ... kekuasaan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki.” 3 Stephen P. Robbins mendefinisikan kekuasaan sebagai “... kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh A. Definisi Robbins menyebut suatu “potensi” sehingga kekuasaan bisajadi ada tetapi tidak dipergunakan. Sebab itu, kekuasaan disebut sebagai “kapasitas” atau “potensi”.4Images of Organization !!"$""$%$& Organisational Behaviour Global and Southern African Perspectives'%'  *+$!!,$- -Seseorang bisa saja punya kekuasaan tetapi tidak menerapkannya. Kekuasaan punya fungsi bergantung. Semakin besar ketergantungan B atas A, semakin besar kekuasaan A dalam hubungan mereka. Ketergantungan, pada gilirannya, didasarkan pada alternatif yang ada pada B dan pentingnya alternatif tersebut bagi B dalam memandang kendali lain semisal John A. Wagner and John R. Hollenbeck justru menawarkandefinisi kekuasaan dari para politisi semisal Winston Churchill dan Bill Clinton, yaitu “ kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka tolak.” Sebab itu, Wagner and Hollenbeck mendefinisikan kekuasaan sebagai“ ... kemampuan, baik untuk mempengaruhi perilaku orang lain ataupun untuk melawan pengaruh yang tidak diinginkan.”5 Studi Charles McClelland menyebut bahwa kekuasaan adalah satu jenis kebutuhan nPow yang dipelajari selama periode masa kecil dan dewasa seseorang. Kebutuhan akan kekuasaan ini punya dampak berbeda pada cara orang berpikir dan berperilaku. Umumnya, orang yang tinggi “nPow-nya” bersifat kompetitif, agresif, sadar prestise, cenderung bertindak, dan bangga tatkala bergabung ke dalam konteks perilaku organisasi, John R. Schemerhorn mendefinisikan kekuasaan sebagai “ ... kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan.” Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan mekanisme kunci dari kekuasaanguna memungkinkan suatu hal kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain. Kekuasaan adalah kekuatan yang kita gunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana -.$/00.&$1 Organizational Behavior Securing Competitive Advantage 234&!!$-$"0$$-5.&$ 6.6$1& 3$Organizational Behavior5'7./*8!!$5$ "influence pengaruh adalah apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Seorang manajer membiakkan kekuasaan dari aneka sumber, baik dari organisasi yang disebut sebagai “power position” ataupun dari personalitasnya sendiri yang disebut “personal power.” B. Sumber dan Jenis Kekuasaan9666;%%%$ 6?$ 6*?$ =?$ %%6%?-$ %6A"$ *?5$ ?>$ %=B6C?,$ 666=66DD?!$ 6=6?$ E*6%%?$ *6$Ada 5 jenis kekuasaan, yaitu%=6E &2,-,$*666*66,>06$$"5$,9E6F$$" 5Revisi atas taksonomi French and Raven dilakukan oleh Ronald J. Stupak and Peter M. Leitner dalam Handbook of Public Quality Management tahun 2001, di mana mereka menerima 5 jenis kekuasaan French and Raven tetapi menambahkannya >6=!Taksonomi French and Raven juga diadopsi oleh Stephen P. Robbins. Bagi Robbins, sumber kekuasaan dikategorikan ke dalam 2 lokus, yaitu 1 Kekuasaan Formal dan 2 Kekuasaan Personal. Kekuasaan Formal didasarkan posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal juga bisa datang dari kemampuan seorang pejabat melakukan tindak koersif, reward, juga otoritas. Kekuasaan personal datang dari individu sendiri. Mereka tidak harus punya posisi formal untuk berkuasa. Orang-orang yang kompeten bekerja, kendati bukan manajer atau pimpinan, bisa berkuasa. Kekuasaan ini datang dari karakteristik unik mereka. Taksonomi jenis dan sumber kekuasaan dari Robbins adalah sebagai berikut!&.$%$+Handbook of Public Quality ManagementG &E&!!$$5> ,6 6%66%6%$&$ !C. KESIMPULANPengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Tokoh-tokoh seperti James March dan Jeffrey Pfeiffer bertanggung jawab dalam mempopulerkan studi kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Tulisan ini akan membahas masalah kekuasaan dan politik di dalam organisasi, bukan kekuasaan dan politik pada struktur kenegaraan yang biasa kita sebut “politik” sehari-hari. Mungkin saja akan banyak konsep yang serupa karena pinjam-meminjam konsep antar bidang ilmu adalah kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain. Kekuasaan adalah kekuatan yang kita gunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana influence pengaruh adalah apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Seorang manajer membiakkan kekuasaan dari aneka sumber, baik dari organisasi yang disebut sebagai “power position” ataupun dari personalitasnya sendiri yang disebut “personal power.”%%Gareth Morgan66*6* $ 6?$ 6*?$ =?$ %%6%?-$ %6A"$ *?5$ ?>$ %=B6C?,$ 666=66DD?!$ 6=6?$ E*6%%?$ *6$DAFTAR PUSTAKA/$E6Organizational Power Politics Tactics in Organizational Leadership'G!!,Images of Organization !!"$%$&Organisational Behaviour Global and Southern African Perspectives.0'%'  *+$!!,.$/00.&$1 Organizational Behavior Securing Competitive Advantage234&!! .&$ 6.6$1& 3$Organizational Behavior.05'7./*8!!H$5.I*IManaging with Power Politics and In'uence in Organizations3412G ,,& +$9Organization Theory and Design!'+!!1& 3$Organizational Behavior5'7./*8!!.6$ */ On Leadership G !!-06$$$$ F!!.,&.$%$+Handbook of Public Quality ManagementG &E&!!$9E6F!*4Leadership in Organizations"'399*!!" ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. 4.Kekuasaan Keahlian (Expert power), kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik (keahlian) dalam bidang tertentu. 5.Kekuasaan Referen (Referent power), kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan yang kedua yakni, untuk menganalisis dampak pengaruh politik hukum perkembangan investasi di Indonesia terhadap UMKM. Makalah ini didasarkan atas studi pustaka dari sumber-sumber yang tersedia termasuk di dalamnya dari search engine seperti google, dan lain sebagainya. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free MAKALAH PO Kekuasaan dan Politik Tema KEKUASAAN DAN POLITIK DI UMKM Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Abdullah Azzam 20191221150 Fakultas Ekonomi Bisnis SENTOT IMAM WAHJONO UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA JUNI 2022 TUJUAN Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan yang kedua yakni, untuk menganalisis dampak pengaruh politik hukum perkembangan investasi di Indonesia terhadap UMKM. Makalah ini didasarkan atas studi pustaka dari sumber-sumber yang tersedia termasuk di dalamnya dari search engine seperti google, dan lain sebagainya. LITERATUR Pembahasan mengenai politik hukum tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu politik hukum. Penjelasan mengenai pengertian tentang politik hukum adalah “legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuaannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Berdasarkan penjabaran diatas sebagai negara yang berdasarkan atas hukum rechtstaat dan bukan atas dasar kekuasaan machstaat Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. A. Kekuasaan dan Politik Kekuasaan power adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam ini dimiliki oleh setiap orang. Politik merupakan akses atau jalur pada kekuasaan, idealnya bahwa struktur organisasi,budaya dan komunikasi yang dibangun memungkinkan kesempatan kerabat kerja pada akseskekuasaan. Saling ketergantungan antar divisi, departemen atau fungs-fungsi organisasi perluditingkatkan intensitasnyaTyson,1992. Kekuasaan dan politik dalam organisasi merupakan perilaku yang sangat penting dalamorganisasi. Bagi pimpinan politik bisa digunakan secara positif untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, menjaga stabilitas kekuasaan, politik juga bisa digunakan untuk memotivasi kerabatkerja untuk melakukan pengarahan sumber daya pada pencapaian organisasi. Politik juga bisadigunakan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan stakeholders dalam partisipasipengambilan keputusan yang lebih rasional dengan mekanisme politik. B. Dampak Pengaruh Politik Hukum Perkembangan Investasi di Indonesia terhadap UMKM Pertanyaan mendasar dari ekonomi pembangunan, “Mengapa beberapa negara begitu banyak lebih kaya dari yang lain?”, jelas tidak memiliki jawaban yang sederhana dan tunggal. Sebaliknya, itu mungkin bahwa sejumlah faktor yang saling terkait mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dan karenanya akhirnya mendorong perbedaan jangka panjang dalam kinerja ekonomi di berbagai negara. Sementara profesi ekonomi masih jauh dari pemahaman yang lengkap dan terintegrasi ini faktor, dalam dekade terakhir kami telah membuat kemajuan besar dalam memisahkan yang terpisah efek dari beberapa faktor ini pada hasil ekonomi, serta dalam mengidentifikasi beberapa kunci kekuatan pendorong khususnya, sejarah dan politik — di belakang faktor-faktor ini sendiri. Salah satu faktor utama ini adalah sistem hukum. Asas perlakuan sama dalam Pasal 6 ayat 1 UU. No. 25 Tahun 2007 adalah merupakan penerapan prinsip perlakuan sama National Treatment & Most Favoured Nations dalam prinsip national treatment terdapat pada 3 pasal WTO Agreements yang utama, yaitu “Pasal III”, yang khususnya “Pasal III 4GATT, Pasal XVII GATS”, dan Pasal 3 TRIP Agreements. Namun demikian, prinsip national treatment yang terkait dengan penanaman modal diatur dalam “Pasal III 4GATT dan Pasal XVII GATS”. Kewajiban perlakuan nasional adalah ketentuan mengenai non diskriminasi. Kewajiban ini menekankan prinsip non diskriminasi terhadap barang-barang yang dibuat didalam negeri dengan barang-barang impor. Prinsip atau kewajiban ini merupakan bentuk utama dari aturan-aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Prinsip ini termuat dalam “GATT”. Tujuannya adalah untuk mencegah praktek-praktek perdangangan pemerintah Negara-negara anggota “GATT” yang berupaya menghindari kewajiban-kewajiban dalam penetapan tariff. Prinsip national treatment merupakan batu penyangga dalam sistem perdangangan international dewasa ini, bersama dengan prinsip most favoured nation, prinsip ini menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif diterapkan oleh negara-negara anggota. Jiwa dari prinsip national treatment adalah adanya perlakuan yang sama oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya mau pun terhadap kepentingan negara lain. Mengenai dengan mekanisme dalam perdangangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota WTO’ menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan demikian, negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengakutan distribusi atau penggunaan produk-produk di pasal dalam negeri. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administrasi atau legislatif. Dalam perdagangan internasional, prinsip ini tidak adanya perlakuan khusus terhadap barang buatan dalam negeri dan larangan adanya diskriminatif berdasarkan asal negara. Barang buatan dalam negeri dan barang asal impor diperlakukan sama, demikian pula bahwa perlakuan terhadap semua Negara anggota WTO’ harus sama tanpa adanya negara tertentu yang diperlakukan khusus. Prinsip national treatment menempatkan barang, jasa atau orang dari anggota WTO’ lain dalam suatu competitive disadvantage dibandingkan barang, jasa, atau warga negaranya sendiri. Dengan adanya persaingan yang adil antara produk impor dengan produk dalam negeri, maka terjadinya perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Sedangkan bagi konsumen hal ini akan menjadi lebih menguntungkan sebab memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harganya wajar. Sebagaian kecil pengusaha kecil domestik akan sulit sekali menghadapi persaingan bebas melawan perusahan multinasional dengan modal dan sumber dayanya yang tak terbatas, akibat dari itu banyak perusahaan kecil bangkrut. Maka apabila suatu masyarakat atau bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang kearah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus di koreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan liberaliasasi ini ada dalam Undang-Undang Penanaman modal Asing memberikan perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Disatu pihak, liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional. Tetapi di pihak lain, pemerintah sendiri harus memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Di era globalisasi dan era pasar bebas yang akan menyerbu masuk ke belahan bumi mana pun, termasuk Indonesia, yang paling utama adalah semangat penyelenggara negara untuk melakukan kontrol yang intensif dan ketat, baik melalui insitusi maupun dalam bentuk regulasi. Jika demikian maka kekhawatiran aparat pemerintah maupun anggota DPR tak akan terjadi bahwa penanam modal asing akan kembali menelan pengusaha lokal, yang mungkin akan terjadi dalam era globalisasi ini, siapa pun yang mempunyai modal yang banyak maka akan menjadi pemenangnya. Ini konsekuensi mekanisme pasar. TEORI KEKUASAAN DAN POLITIK APA YANG SESUAI DIPRAKTEKKAN TERHADAP UMKM Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut 1 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. 2 Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Bararuallo dalam Nitisusastro, 2010 20, mengemukakan bahwa ciri-ciri usaha kecil di Indonesia adalah 1 Lebih dari setengah usaha didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan 2 Selain masalah permodalan, masalah yang dihadapi usaha kecil bervariasi tergantung tingkat perkembangan usaha 3 Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank 4 Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional 5 Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang kurang dari 60% 6 Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi dan kelemahan manajerial 7 Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah 1 menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; dan 2 meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku UMKM yaitu dalam bentuk modal, mesin, gerobak jualan dan bantuan lainnya sehingga dapat mengurangi pengeluaran usaha dan biaya produksi. Program bantuan tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Saran Saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah 1 Para pelaku UMKM hendaknya meningkatkan pengetahuan bisnis dan manajemen secara kontinu karena adanya kemajuan tekhnologi dan informasi serta perubahan selera pasar 2 Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah melalui dinas terkait, dan kemitraan dengan pihak swasta lainnya termasuk dengan lembaga pendidkan 3 Membangun kerjasama dengan mitra pemasaran baik dalam kota maupun luar kota Bengkalis 4 Meningkatkan kerjasama dengan pihak distributor untuk mendapatkan sumber bahan baku yang lebih murah, berkualitas dan terjaminnya kontuinitasnya. DAFTAR PUSTAKA file///C/Users/HP/Downloads/2736-Article% file///C/Users/HP/Downloads/ ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

TopPDF Hukum Kekuasaan dan Perubahan Sosial (1) dikompilasi oleh 123dok.com. Pada dasarnya realitas ini juga terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, kyai punya peran penting dalam perlawanan penjajahan terutama dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga kyai menjadi simbol solidaritas perjuangan ummat. Kyai pun mulai merambah

Kekuasaan dan politik dalah sesuatu yang ada dan di dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita sering mendengar kata politik dan kekuasaan, kedua kata ini sering dihubungkan sata sama lain. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free A preview of the PDF is not available ... Ide baru yang dibawa Datuak Parpatiah Nan Sabatang menyebar dan mendapatkan pendukung dengan lahirnya suku Bodi dan Caniago sebagai titik awal kelarasan Bodi Caniago Russel, 1988 "kekuasaan berhubungan dengan ide, ajaran, yang akhirnya berubah menjadi jalan hidup seperti adat istiadat. Rambe et al., 2019 Raja feodal tetapi menanamkan kekuasaan terhadap ide dan gagasan yang revolusionernya. Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah salah satu nama yang melegenda di sejarah Minangkabau, namanya akan selalu muncul ketika orang membahas Minangkabau sebagai penyeimbang sekaligus menguncang nilai-nilai mapan berserta hegemoninya. ...Kelarasan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai-nila lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebjikan partispatif. Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Laras Bodi Caniago adalah tesis yang lahir dari sebagai anti tesis terhadap hukum dan aturan yang ada sebelumnya ada di Pariangan. Sebagai tesis kelarasan Bodi Caniago mengembangkan fondasi-fondasi ideologis yang konseptual untuk mencapai tujuan-tujuannya, dasarnya keinginan dari bawah dalam keseteraan yang diselesaikan dengan musyawarah PonjaYusra Dewi SiregarAnang Anas AzharThis article discusses the dynamics of the spread of Islam in the Siantar Kingdom at the beginning of the 20th century. The interaction of coastal communities with inland areas through trade routes made this area then influenced by Islam. This study uses the historical method in four writing steps, namely; heuristics, verification or criticism, interpretation, and historiography, with a historical approach. After King Sang Naualuh Damanik embraced Islam, the development of Islam in this area spread quite massively. The king and the preachers and other court officials became the front guard in preaching Islam in Siantar. In the process of spreading, Islam also faced some serious challenges. First, there are still many Siantar people who embrace the religion of their ancestors Habonaron Do Bona. Second, the entry of Christian missionaries from the RMG Rheinische Missions Gesellschaft organization from Germany, which was tasked with evangelizing the people of Simalungun and the coast of Lake Toba. With his increasingly active activities in preaching Islam, finally, Raja Sang Naualuh Damanik was arrested by the Dutch colonialists in 1905. The following year, he was exiled to Bengkasli, Riau. After the exile of the King, the spread of Islam in the Siantar region practically SheehanThe balance of power principle has been central to both the study and practice of international politics for three centuries. It has guided governments in the conduct of foreign policy and provided a structure for explanations of some of the recurring patterns of international relations. For many analysts it comes closer than any other idea to being the guiding principle behind international politics. It has always been controversial, both in terms of its power to explain the workings of the international system and in terms of its wisdom and moral virtue as a foreign policy strategy. It is a concept riddled with ambiguity and the fact that it has demonstrated such longevity and resilience shows that it has served an important purpose in thinking about international relations. That purpose emerged in Europe in the seventeenth century, and though subsequently modified, its power as an 'image' explains its survival as a centre-piece of the post-Renaissance international KewarganegaraanZ I AminAmin, Z. I. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta Universitas UbedilahBadrun Ubedilah. 2016. Sistem Politik Indonesia, Jakarta PT Bumi Luar Negeri Indonesia Selama OrdeB BandoroBandoro, B. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di 2012. Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Yogyakarta Penerbit Sistem Politik IndonesiaDjiwandonoT Soedjati DanLegowoDjiwandono, J Soedjati dan Legowo. 1996. Revitalisasi Sistem Politik Indonesia. Jakarta Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera SelatanEdi Gadjahnata DanSwasonoGadjahnata dan Edi Swasono. 1986. Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan. Jakarta UI IndonesiaGhalia Indonesia. 1986. Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983. Jakarta. Perilakupolitik dirancang untuk menguntungkan individu atau. 15. TAKTIK MEMAINKAN POLITIK DALAM ORGANISASI 1. Meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti (suplemen) 2. Meningkatkan kedekatan dengan pimpinan/ manajer yang berkuasa (elit kekuasaan) *) 3. Membangun koalisi, konspirasi dan kooptasi 4.

Daftar partai politik tertua di Indonesia. - Dua partai politik yang saling berlawanan dan bersaing dalam sejarah politik Indonesia adalah Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan PKI Partai Komunis Indonesia. Kedua partai ini memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar, yaitu antara Islam dan komunisme. Mereka juga berusaha memenangkan kekuasaan dan pengaruh di parlemen dan di masyarakat. Masyumi adalah partai politik yang mewakili kalangan Islam di Indonesia. Partai ini dibentuk pada tahun 1943 oleh Jepang sebagai lembaga koordinasi organisasi-organisasi Islam. Setelah kemerdekaan, Masyumi menjadi salah satu partai besar yang mendukung Republik Indonesia. Masyumi memiliki massa yang banyak, terutama di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Tokoh-tokoh penting Masyumi antara lain Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. PKI adalah partai politik tertua di Indonesia yang berhaluan komunis. Partai ini didirikan pada tahun 1920 oleh sekelompok aktivis pergerakan nasional. Setelah mengalami masa-masa sulit akibat penindasan kolonial Belanda dan Jepang, PKI bangkit kembali setelah kemerdekaan. Baca Juga Belajar Dari Peristiwa Penipuan iPhone Rihana-Rihani, Kenapa Kita Ngebet Punya iPhone Walau Mahal? PROMOTED CONTENT Video Pilihan

Mengapakekuasaan diperlukan dalam organisasi? Entrepreneur. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Jcomp. Disini saya ingin menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang lain agar tingkah laku mereka menjadi sesuai keinginan dari orang yang memiliki kekuasaan.

BAB 1 PENDAHULUAN Belakang Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kekuasaan dan Politik adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unitkeluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan ? 2. Apa saja taktik kekuasaan ? 3. Apa saja yang menyebabkan ketergantungan dan kekuasaan ? 4. Bagaimana perilaku politik dalam organisasi ? 5. Apa saja faktor-faktor perilaku politik dalam organsasi ? C. Tujuan Masalah Adapun tujuan masalah maklah ini adalah sebagai berikut 1. Dapat mengetahui pengertian dan sumber-sumber kekuasaan 2. Dapat mengetahui taktik kekuasaan 3. Dapat mengetahui penyebab dari ketergantungan dan kekuasaan. 4. Dapat mengetahui perilaku politik dalam organisasi. 5. Dapat mengetahui faktor-faktor perilaku politik dalam organisasi. BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Kekuasaan Kekuasaan Power mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Barangkali aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan fungsi ketergantungan dependency. Semakin besar ketergantungan B pada A, semakin besar pula kekuasaan A dalam hubungan tersebut. 1. Membandingkan Kepemimpinan dan Kekuasaan Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Para pemimpin mencapai tujuan, dan kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka tersebut. Perbedaan antara kedua istilah itu adalah salah satu perbedaannya terkait dengan kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan, antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaaan kedua berkaitan dengan arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah kepada para pengikut. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh ke samping dan ke atas. Kekuasaan tidak demikian. Perbedaan lain lagi terkait dengan penekanan penelitian. Penelitian mengenai kepemimpinan, sebagian besar, menekankan gaya. Penelitian tersebut mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti Seberapa suportif semestinya seorang pemimpin? Sampai tingkat mana proses pengambilan keputusan harus dilakukan bersama dengan para pengikut? Sebaliknya penelitian mengenai kekuasaan cenderung mencakup bidang yang lebih luas dan terfokus pada taktik-taktik untuk memperoleh kepatuhan dari anak buah. Penelitian itu melampaui individu sebagai pelaksana kekuasaan karena kekuasaan dapat digunakan oleh kelompok dan juga individu utnuk mengendalikan individu atau kelompok-kelompok yang lain. 2. Landasan Kekuasaan a. Kekuasaan Formal Kekuasaan formal didasarkan pada posisis seorang individu dalam sebuah organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imabalan, atau dari wewenang formal. 1. Kekuasaan Koersif Coercive Power Landasan kekuasaan koersif coercive power adalah rasa takut. Seseorang memberikan reaksinya terhadap kekuasaan ini karena rasa takut terhadap akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi jika ia tidak patuh. Kekuasaan koersif mengandalkan aplikasi, atau ancaman aplikasi, sanksi fisik, yang menimbulkan rasa sakit, menimbulakan frustrasi melalui pembataasan gerak, atau pengendalian paksa terhadap kebutuhan dasar fisiologis atau keamanan. 2. Kekuasaan Imbalan Reward Power Kebalikan dari kekuasaan koersif adalah kekuasaan imbalan reward power. Orang memenuhi keinginan atau arahan orang lain karena, dengan berbuat demikain, ia akan mendapatkan manfaat positif. Karena itu, seseorang yang dapat membagikan imbalan atau penghargaan yang dipandang orang lain bernilai akan memiliki kekuasaan atas orang lain itu. Imbalan ini bersifat finansial – seperti pengendalian tingkat upah, kenaikan upah, dan bonus; atau nonfinansial – termasuk pengakuan, promosi, penugasan kerja yang menarik kolega yang ramah, dan wilayah kerja atau wilayah penjualan yang lebih disukai. Kekuasaan koersif dan kekuasaan imbalan saling berlawanan. Jika dapat membuang seseuatu yang bernilai positif dari orang lain atau menimbulkan sesuatu yang bernilai negatif, Anda memiliki kekuasaan koersif atas orang itu. Jika dapat memberi seseorang sesuatu yang bernilai positif atau membuang sesuatu yang bernilai negatif. Anda memiliki kekuasaan imbalan atas orang itu. Dalam kelompok atau organisasi formal, barangkali akses yang paling mudah ditemui pada satu atau lebih landasan kekuasaan adalah posisi struktural seseorang. Hal ini disebut kekuasaan legitimasi legitimate power. Kekuasaan ini melambangkan kewenangan formal utnuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi. Posisi-posisi yang memiliki kewenangan mencakup kekuasaan koersif dan imbalan. Namun, kekuasaan legitmasi lebih luas daripada kekuasaan untuk memaksa dan memberikan imbalan. Secara spesifik, kekuasaan ini mencakup penerimaan wewenang suatu jabatan oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Ketika kepala sekolah, presiden bank, atau kapten tentara berbicara dengan asumsi arahan mereka dipandan ada dalam wewenang jabatan mereka, para guru, teller, dan letnan satu akan mendengarkan dan, biasanya, mematuhinya. b. Kekuasaan Pribadi Merupakan kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual mereka yang unik terdapat dua basis kekuatan Pribadi, yaitu kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan rujukan. 1. Kekuasaan karena Keahlian Expert Power Kekuasaan karena keahlian expert power adalah pengaruh yang diperoleh dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Keahlian telah menjadi salah satu sumber pengaruh yang paling kuat karean dunia sudah semakin berorientasi pada teknologi. Karena pekerjaan semakin terspesialiasi, kita menjadi semakin bergantung kepada para ahli untuk mencapai tujuan. Jadi, meskipun secara umum diakui bahwa dokter memiliki keahlian dan dengan memiliki kekuasaan sebagai ahli sebagian besar diantara kita mengikuti saran-saran yang diberikan oleh dokter kita Anda juga harus mengakui bahwa para spesialis bidang komputer, akuntan pajak, ahli ekonomi, mengakui bahwa para spesialis bidang komputer, akuntan pajak, ahli ekonomi, psikolog industri,dan spesialis – spesialis lain mampu menjalankan kekuasaan sebagai hasil dari keahlian mereka. 2. Kekuasaan Rujukan Referent Power Kekuasaan rujukan referent power didasarkan pada identifikasi terhadap seseorang yang memiliki sumer daya atau sifat-sifat personal yang menyenangkan. Jika saya menyukai, menghormati, dan mengagumi Anda, Anda dapat menjalankan kekuasaan atas saya karena saya inginkan menyenangkan hati Anda. Kekuasaan rujukan berkembang dari kekaguman terhadap orang lain dan hasrat untuk menjadi seperti orang itu. 3. Landasan Kekuasaan yang Paling Efektif Hal yang menarik adalah bahwa penelitian secara cukup jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuasaan yang bersifat pribadilah yang paling efektif. Kekuasaan karena keahlian terhadap penyeliaan, komitmen keorganisasian mereka, dan kinerja mereka, sedangkan kekuasaan imbalan dan legitimasi tampaknya tidak terkait secara langsung dengan hasil semacam ini. B. Ketergantungan Kunci Menuju Kekuasaan Aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan suatu fungsi ketergantungan. Dalam bagian ini, akan ditunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai ketergantungan dalam upaya untuk lebih lanjut memahami kekuasaan itu sendiri. 1. Postulat Umum tentang Ketergantungan Semakin besar ketergantungan B kepada A, semakin besar kekuasaan A atas B. Ketika Anda memiliki apa pun yang dibutuhkan orang lain dan hanya Anda seorang dirilah yang mengendalikannya, Anda membuat orang lain itu bergantung kepada Anda dan, karena itu, Anda berkuasa atasnya. Jadi, ketergantungan berbanding terbalik dengan sumber-sumber penawaran alternatif. Jika suatu barang jumlahnya banyak, kepemilikan atasnya tidak akan meningkatkan kekuasaan anda. Jika setiap orang cerdas, kecerdasan sebagai suatu kualitas tidak memberikan keunggulan istimewa. Demikian pula, diantara orang-orang superkaya uang bukan lagi menunjukkan kekuasaan. 2. Penyebab Ketergantungan Ketergantungan akan meningkat manakala sumber-sumber daya yang Anda kendalikan itu penting, langka, dan tak tergantikan. Jika tak seorang pun menginginkan yang Anda miliki, ketergantungan pada Anda tidak akan tercipta. Karena itu, untuk menciptakan ketergantungan, hal-hal yang Anda kontrol haruslah hal-hal yang dipandang penting. Banyak organisasi, misalnya, secara aktif berusaha menghindari ketidakpastian. Karenanya kita akan menemukan bahwa individu atau kelompok yang dapat menghilangkan ketidakpastian suatu organisasi akan dipandang sebagai penguasa sumber daya yang penting. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, jika sesuatu itu berjumlah banyak, kepemilikan atasnya tidak akan meningkatkan derajat kekuasaan Anda. Suatu sumber daya harus bisa dilihat sebagai sesuatu yang langka guna menciptakan ketergantungan. Ini dapat membantu menjelaskan bagaimana para bawahan dalam sebuah organisasi yang memiliki pengetahuan penting yang tidak dimiliki pemimpin mendapatkan kekuasaan atas kelompok yang disebut terakhir ini. Kepemilikan sumber daya yang langka dalam hal ini, pengetahuan yang penting menjadikan pemimpin bergantung pada bawahan. Hal ini juga membantu menjelaskan berbagai perilaku bawahan yang dalam cara pandang lain tampak tidak logis , seperti menghancurkan manual prosedur yang menguraikan bagaimana suatu pekerjaan ditunaikan, menolak untuk melatih orang lain dalam pekerjaan mereka atau bahkan untk menunjukkan kepadanya cara yang benar dalam menjalankan pekerjaan tersebut, menciptakan bahasa dan dan beragam istilah khusus yang menghambat orang lain untuk memahami pekerjaan mereka, atau beroperasi secara rahasia sehingga suatu kegiatan akan tampak lebih rumit dan sulit dibanding yang sebenarnya. Hubungan kelangkaan – ketergantungan lebih jauh dapat dilihat dalam kekuasaan yang termasuk kategori jabatan. Individu-individu yang memiliki jabatan di mana persediaan personel relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhnnya dapat merundingkan paket-paket kompensasi dan tunjangan yang jauh lebih menarik dibanding bila jumlah calonnya banyak. Pengelola perguruan tinggi saat ini tidak menemui masalah untuk mencari dosen bahasa Inggris. Sebaliknya pasar untuk guru teknik komputer sangat ketat permintaan memungkinkan mereka utnuk merundingkan gaji yang lebih tinggi, beban mengajar yang lebih rendah, dan tunjangan lainnya. c. Keadaan Tak Tergantikan Semakin sedikit pengganti yang tersedia bagi suatu sumber daya, semakin besar kekuasaan yang diberikan oleh kontrol atas sumber daya tersebut. Pendidikan yang lebih tinggi sekali lagi menyediakan contoh yang sempurna. Di universitas-universitas di mana ada tekanan yang kuat bagi tenaga pengajar untuk menerbitkan karya mereka, kita dapat mengatakan bahwa kekuasaan seorang kepala jurusan atas seorang tenaga pengajar berkorelasi terbalik dengan banyaknya publikasi tenaga pengajar yang bersangkutan. Semakin banyak pengakuan yang diterima oleh seorang tenaga pengajar itu melalui publikasi karyanya, semakin leluasalah ia. Artinya, karena universitas-universitas lain menginginkan tenaga pengajar yang banyak mempublikasikan karyanya dan terpandang, pemintaan akan jasa tenaga pengajar tersebut pun meningkat. Meskipun masa kerja juga turut mengubah hubungan ini dengan cara membatasi alternatif yang dimiliki kepala jurusan, tenaga-tenaga pengajar yang baru sedikit mempublikasikan karyanya atau tidak memiliki publikasi sama sekali memiliki mobilitas paling kecil dan mendapat pengaruh terbesar dari atasan mereka. C. Taktik Kekuasaan Taktik kekuasaan adalah cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Dibagian ini kita akan meninjau kembali pilihan-pilihan taktik yang populer dan berbagai kondisi yang mungkin lebih efektif dibanding yang lain. Penelitian telah mengidentifikasi sembilan macam taktik pengaruh, yaitu Mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selarasdengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi. Menyajikan argumen-argumen yang logis dan berbagai bukti faktual untuk memperluhatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Mengembangkan komitmen emosinal dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan di jalankan. Memberikan imbalan kepada terget atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. Meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. 7. Menyenangkan orang lain Menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan. Yaitu dengan cara Menggunakn peringatan, tuntutan tegas, dan ancaman. Meminta bantuan orng lain untuk membujuk sasaran target atau mengguanakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran setuju. Beberapa taktik tersebut umumnya lebih efektif dari pada yang lain. Secara khusus bukti menunjukan bahwa persuasi nasional, seruan inspirasional dan konsultasi cenderung menjadi cara yang paling efektif. Sebaliknya tekanan lebih sering menjadi bumerang dan paling tidak efektif diantara kesembilan taktik itu. Anda juga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan anda dengan cara menerapkan lebih dari satu jenis taktik pada saat yang bersamaan atau secara berurutan, sepanjang pilihan-pilihan taktik anda itu selaras. Sebagai contoh menggunakan taktik yang menyenangkan orang lain ataupun legitimasi dapat meminimalkan reaksi negatif yang mungkin timbul akibat “didikte” oleh atasan. a. Kekuasaan dalam kelompok Koalisi Koalisi yaitu suatu kelompok informasi yang diikat bersama dengan sebuah isu perjuangan yang sama. Cara alamiah untuk mendapatkan pengaruh adalah dengan menjadi pemegang kekuasaan. Karena itu, orang-orang nyang menginginkan kekuasaan akan berupaya membangun landasan kekuasaan pribadi. Tetapi, dalam banyak contoh, hal ini mungkin sulit, beresiko, mahal, atau bahkan mustahil. Bila demikian, upaya akan dilakukan untuk membentuk koalisi dari dua atau lebih. “ orang di luar kekuasaan” uyang, dengan bersatu, dapat menggabungkan sumber-sumber daya mereka guna meningkatkan kekuasaan. Koalisi yang berhasil terdiri atas anggota-anggota yang sifatnya cair dab bisa terbentuk secara cepat, menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka, dan cepat pula bubarnya”. Prediksi lain mengenai koalisi berkaitan dengan kadar kesalingtergantungan di dalam organisasi. Lebih banyak koalisi yang bisa tercipta bilamana terdapat banyak ketergantungan tugas dan sumber daya. Sebaliknya akan terdapat lebih sedikit salingketergantungan diantara berbagai sub unit dan lebih sedikit aktvitas pembentukkan koalisi bilamana berbagai sub unit itu mandiri dengan sumber daya yang melimpah. Terakhir pembentukan koalisi akan dipengaruhi oleh tugas-tugas aktual yang dijalankan oleh para pekerja. Semakin rutin tugas semua kelompok, semakin besar kemungkinan akan terbentuk koalisi. Semakin besar pekerjaan yang orang lain lakukan, semakin besar ketergantungan mereka. Untuk mengimbangi ketergantungan ini, mereka perlu membangun koalisi. Ini membantu menjelaskan sejarah terbentuknya serikat-serikat pekerja, khususnya diantara para pekerja yang berketerampilan rendah. Karyawan-karyawan ini dalam kapasitas mereka sebagai anggota koalisi yang satu akan lebih mampu menegosiasikan kenaikan upah, tunjangan, dan kondisi kerja dari pada jika mereka bertindah sendiri-sendiri. b. Pelecehan seksual ketidakseimbangan kekuasaan di tempat kerja Pelecehan seksual yaitu segala aktivitas yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan memengaruhi pekerjaan seorang individu, serta menciptakan suasana kerja yang tak nyaman. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala aktivitas bersifat seksual yang tidak diinginkan dan memengaruhi pekerjaan seorang individu, serta menciptakan suasana keerja yang tak nyaman. Mahkamah Agung AS membantu memperjelas definisi ini dengan menambahkan bahwa tes kunci untuk menentukan apakah telah terjadi pelecehan seks adalah apakah komentar atau perilaku di suatu lingkungan kerja umumnya akan dianggap, dan memeng dipandang, tak menyenangkan atau merendahkan. Pada umumnya organisasi telah membuat kemajuan besar kearah pembatasan bentuk-bentuk pelecehan seks terbuka selama dasawarsa silam. Ini mencangkup sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang sementara orang yang diajak jelas-jelas tidak berminat, dan ancaman disertai kekerasan bahwa seseorang akan kehilangan pekerjaan bila ia menolak ajakan berhubungan seks Pelecehan seksual adalah masalah kekuasaan, yaitu seorang individu mencoba mengendalaikan atau mengancam individu lainnya. Tindakan ini salah. Dan, berbuat tidak senonoh terhadap perempuan atau laki-laki manapun menyalahi hukum. Namun anda dapat memahami pelecehan seksual muncul kepermukaan dalam organisasi jika anda menganalisnya dalam bingkai kekuasaan telah di jelaskan. Bagaimana pelecehan seksual dapat mengakibatkan kehancuran sebuah organisasi, tetapi tindakan ini sebenarnya dapat dihindari. Peran seorang manager dalam mencegah pelecehan seksual sangat penting. Beberapa cara agar para manager dapat melindungi diri mereka sendiri, dan karyawan mereka dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut 1. Pastikan adanya sebuah kebijakan yang dengan tepat mendefinisikan hal-hal yang merupakan pelecehan seksual, yang memberi tahu karyawan bahwa mereka dapat dipecat karena melakukan pelecehan seksual semacam itu kepada karyawan lain, dan yang menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan. 2. Yakinkan karyawan bahwa mereka tidak akan menghadap balasan jika mereka menyampaikan keluhan mereka. 3. Selidiki setiap keluhan dan ikut sertakan divisi legal dan sumber daya manusia perusahaan. 4. Pastikan bahwa pelakunya terena sangsi atau diberhentikan. 5. Adakan seminar internal untuk membangkitkan kesadaran karyawan akan isi-isu seputar pelecehan seksual dan pelecehan. Kesimpulannya adalah bahwa para manager memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan merekan dari lingkungan kerja yang tak menyenangkan, tetapi mereka juga perlu melindungi diri mereka sendiri. Para manager mungkin tidak menyadari bahwa salah seorang karyawan mereka mengalami pelecehan seksual. Tetapi, hal itu tidak akan melindungi mereka atau organisasi mereka. Jika para penyelidik hukum menyakini bahwa seorang manager tahu tentang pelecehan seksual di lingkungan di bawah tanggung jawabnya, baik si manager maupun perusahaan dapat dikenai tanggung jawab. D. Perilaku Politik dalam Organisasi Perilaku Politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang didalam organisasi, tetapi yang memengaruhi, atau berusaha memengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang. Serta mencakup berbagai upaya untuk memengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan “distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi”. Definisi ini cukup luas untuk mencakup beragam perilaku politik seperti menahan informasi kunci dari pengambilan keputusan, bergabung dalam koalisi, mencari-cari kesalahan, menyebarkan rumor, membocorkan informasi rahasia tentang kegiatan organisasi kepada media, saling menyenangkan ddengan orang laindi dalam organisasi untuk memperoleh manfaat bersama, dan melobi atas nama atau melawanseseorang atau alternative keputusan bersama. Perilaku politik yang sah legitimate political behavior mengacu pada politik sehari-hari yang wajar / normal. Misalnya menyampaikan keluhan kepada penyelia, memotong rantai komando, membangun koalisi, menentang kebijakan atau keputusan organisasi lewat pemogokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada, dan menjalin hubungan keluar organisasi melalui kegiatan profesi. Sedangkan perilaku politik yang tidak sah illegitimate political behavior merupakan perilaku politik yang menyimpang dari atauran main yang telah ditentukan. Kegiatan yang tidak sah tersebut meliputi sabotase, melaporkan kesalahan, dan protes-protes simbolis seperti mengenakan pakaian nyeleneh atau bros tanda protes, dan beberapa karyawan yang secara serentak berpura-pura sakit agar tidak perlu masuk kerja. E. Politik Kekuasaan yang Bermain Ada lumayan banyak definisi untuk politik organisasi. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada perilaku anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan diri sendiri dan tidak melayani kebutuhan organisasi. Namun dalam kasus ini perilaku politik didefinisikan sebagai aktivitas yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, namun yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian didalam organisasi tersebut. Definisi ini mencangkup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria atau prosesyang digunakan dalam pengambilan keputusan, ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan “distribusi keuntungan dan kerugian didalam organisasi”. Didalam perilaku politik terdapat dua dimensi “sah dan tidak sah”. Perilaku Politik Sah yaitu perilaku politik yang mengacu pada politik sehari-hari normal. Sedangkan perilaku Politik tidak Sah yaitu perilaku politik yang berat yang menyimpan aturan permainan yang telah ditentukan. 1. Realitas Politik Realitas politik adalah kenyataan hidup dalam organisasi. Orang yang mengambil kenyataan ini akan menanggung sendiri resikonya. Pertanyaan yang sering muncul, haruskah poltik ada? Tidak mungkinkah sebuah organisasi bebas dari politik? Jawabanya mungkin saja, tetapi pada umumnya tidak mungkin. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai, tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Fakta ini, mengandung potensi timbulnya konflik untuk memperebutkan sumber daya. Anggaran departemen, alokasi ruang, tanggun jawab proyek hanyalah contoh dari sumber daya yang dapat diperebutkan dan diperjuangkan oleh karyawan. Sumber daya yang dimiliki organisasi juga terbatas, sehingga potensi konflik berubah menjadi konflik nyata. Jika sumber daya melimpah, semua konstituen yang beragam dalam organisasi dapat mempengaruhi kebutuhannya. Tetapi sekali lagi karena sumber daya terbatas, tidak setiap kepentingan dapat terlayani. Lebih jauh entah benar atau salah, keuntungan satu orang atau kelompok sering kali dipahami akan diperoleh dengan mengurbankan orang atau kelompok lain dalam organisasi. Adanya beberapa kekuatan ini menciptakan persaingan diantara para anggota untuk memenangkan sumber daya organisasi yang terbatas. 2. Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Perilaku Politik Tidak semua kelompok atau organisasi sama politisnya. Dalam beberapa organisasi misalnya, politisasi sangat terbuka dan tak terkendai, sementara dalam organisasi lain, politik memainkan peran kecil dalam memperngaruhi hasil. Pada tataran individu, para peneliti telah mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan dan beberapa faktor lain yang dapat dikaitkan dengan perilaku politik seseorang. Dalam hal sifat,kita menemukan bahwa para karyawan yang mampu merefleksi diri secara baik high self-monitor memiliki pusat kendali locus of contol internal, dan memilki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan pnya kemungknan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku politik. Orang yang mampu merefleksi diri seara baik lebih sensitife terhadap berbagai tanda social, mampu menampilkan tingkat kecerdasan social, dan termpil dalam berperilaku politik daripada mereka yang kurang mampu merefleksi diri low self-monitor. Individu- individu degan locus of control internal , lantaran meyakini bahwa mereka mampu mengendalikan lingkungannya, lebih cenderung bersikap proaktif dan berupaya memanipulasi situasi demi kepentingan mereka sendiri. Tidak mengejutkan, kepribadian Machiavelian- yang dicirikan dengan kehendak untuk memanipulasi dan hasrat akan kekuasaan- dengan mudah menggunakan politik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Selain itu, investasi seseorang dalam organisasi, alternative-alternatif yang diyakinininya ada, dan harapan akan kesuksesan turut mempengaruhi sejauh mana ia akan memanfaatkan sarana tindakan politik yang tidak sah. Faktor-faktor Individu 1. Kemampuan merefleksi diri yang baik 2. Pusat Kendali Internal 3. Kepribadian yang lincah 5. Alternatif pekerjaan lain 6. Harapan akan kesuksesan Kegiatan politik kiranya leih merupakan fungsi karakteristik organisasi ketimbang fungsi variabel perbedaan individu. Mengapa?karena tidak sedikit organisasi memiliki banyak karyawan dengan karakter-karakter individu yang kita sebut sebelumnya , namun kadar perilaku politiknya sangat beragam. Tanpa menafikan peran yang mungkin dijalankan oleh perbedan-perbedaan individual dalam menumbuh kembangkan proses politisasi, bukti menunjukkan bahwa situasi dan kultur tertentulah yang lebih mendukung politik. Secara lebih khuus, jika sumber daya sebuah organisasi berkurang, ketika pola sumber daya yang ada berubah dan ketika muncul kesempatan untuk promosi, politisasi lebih dimungkinkan untuk muncul permukaan. Selain it kultur yang tercirikan oleh tingkat kepercayaan yang rendah, ambiguitas peran, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, praktik alokasi imalan zero-sum perolehan hangus karena kurang memuaskan, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan manajer-manajer senior yang egois menciptakan lahan pembiakan yang subur bagi politisasi. Ketika organisasi melakukan perampingan untuk meningkatkan efisiensi, pengurangan sumber daya harus dilakukan. Terancam kehilangan sumber daya, orang bisa terlibat dalam tindakan politik untuk mengamankan apa yang mereka miliki. Tetapi perubahan apapun,khususnya yang mengimplikasikan realokasi sumber daya dalam organisasi secara signifikan, berkemungkinan merangsang timbulnya konflik dan meningkatkan politisasi. Keputusan promosi sebagai salah satu tindakan paling politis dalam organisasi. Peluang promosi atau kemajuan mendorong orang untuk bersaing mendapatkan sumber daya yang terbatas dan mencoba secara positif mempengaruhi hasi; keputusan. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam organisasi, semakin tinggi tingkat perilaku politik dan semakin mungkin perilaku politik itu akan tidak sah. Karenanya, tingkat kepercayaan yang tinggi secara umum akan menekan tingkat perilaku politik dan secara khusus akan menghambat tindakan politik yang tidak sah. Faktor – faktor Organisasi 3. Tingkat kepercayaan rendah 5. Sistem evaluasi kerja tidak jelas 6. Praktik imbalan zero-sum 7. Pengambilan keputusan yang demokratis 8. Tekanan kinerja tinggi 9. Manajer senior yang egois 3. Orang Menanggapi Politik Organisasi Mengenai faktor faktor yang berkontribusi pada perilaku politik, kita melihat hasil-hasil yang menguntungkan bagi mereka yang berhasil dalam perilaku politiknya tetapi bagi sebagian besar orang yang keterampilan berpolitikny biasa saja atau tidak mau bermain politik,hasilnya cenderung negative. Persepsi terhadap politik organisasi berhubungan secara negative dengan keputusan kerja. Sepertinya, hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa dengan tidak terlibat dalam politik, seseorang bisa kehilangan pijakan kepada orang lain yang aktif bermain politik atau sebaliknya lantaran ada tekanan tambahan yang dirasakan oleh individu-individu Karena masuk dan bersaing dalam arena politik. Tidak mengejutkan ketika seorang karyawan terlalu banyak berpolitisasi, hal tersebut bisa menyebabkan berhenti bekerja. Manakala memandang politik sebagai ancaman alih-alih sebagai peluang, orang tak jarang akan meresponnya dengan perilaku defensif defensive behavior yang merupakan perilaku reaktif dan protektif untuk menghindari aksi, disalahkan atau perubahan. Dan, perilaku defensif sering disertai perasaan megatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Dalam jangka pendek, karyawan mungkin mendapati bahwa sikap defensif melindungi kepentingan mereka sendiri. Tetapi dalam jangka panjang, sikap tersebut melamahkan mereka. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan sikap defensif mendapati bahwa, pada akhirnya, inilah satu-satunya cara yang mereka ketahui bagaimana harus bersikap. 4. Mengelola Kesan Dipandang positif oleh orang lain akan bermanfaat bagi orang-orang di dalam organisasi. Dalam konteks politik, kesan yang bagus mungkin bisa membantu memengaruhi distribusi keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Proses yang digunakan para individu untuk mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka disebut pengelolaan atau manajemen kesan impression management. 5. Etika Berprilaku secara Politis Pembahasan ini mengenai politik dengan memberikan beberapa panduan etis untuk perilaku politik. Meskipun tidak ada cara pasti untuk membedakan proses berpolotik yang etis dan tidak etis. Terkadang orang terlibat dalam perilaku politik karena alasan kecil yang baik. Kebohongan terang-terangan bisa menjadi contoh yang ekstrim dari pengaturan kesan. Intinya adalah bahwa sebelum berbuat demikian, satu hal yang harus diingat adalah pakah hal itu benar-benar sepadan dengan risikonya. Pertanyaan lain yang harus diajukan adalah sebuah pertanyaa etis yaitu bagaimana manfaat terlibat dalam perilaku politik mengimbangi segala bahaya yang akan mengenai orang lain?. Pertanyaan terakhir yang perlu dijawab adalah apakah kegiatan politik selaras dengan standar kesetaraan dan keadilan. BAB III PENUTUP Kekuasaan Power mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Barangkali aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan fungsi ketergantungan dependency. Semakin besar ketergantungan B pada A, semakin besar pula kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Kekuasaan formal didasarkan pada posisis seorang individu dalam sebuah organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imabalan, atau dari wewenang formal. Sedangkan kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual mereka yang unik terdapat dua basis kekuatan Pribadi, yaitu kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan rujukan. Taktik Kekuasaan merupakan cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan kedalam tindakan-tindakan tertentu. Terdapat Sembilan taktik pengaruh diantaranya legitimasi, persuasi rasional, seruan inspirasional, konsultasi, tukar pendapat, seruan pribadi, menyenangkan orang lain, tekanan, dan koalisi. Ketergantungan akan meningkat manakala sumber-sumber daya yang dikendalikan itu penting, langka, dan tidak tergantikan. Koalisi merupakan suatu kelompok informal yang diikat bersama dengan sebuah isu yang diperjuangkan bersama. Koalisi yang berhasil terdiri atas anggota-anggota yang sifatnya cair dan bisa berbentuk secara cepat, menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka, dan cepat pula bubarnya. Perilaku Politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang didalam organisasi, tetapi yang memengaruhi, atau berusaha memengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Serta terdapat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku politik yaitu faktor individu dan faktor organisasi. DAFTAR PUSTAKA Sumber Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Organizational Behavior, Buku 2 Edisi 12. hal. 128-161. Jakarta Salemba Empat. hAcBXdt.

t3tii1d0is.pages.dev/598

t3tii1d0is.pages.dev/362

t3tii1d0is.pages.dev/94

t3tii1d0is.pages.dev/397

t3tii1d0is.pages.dev/156

t3tii1d0is.pages.dev/143

t3tii1d0is.pages.dev/458

t3tii1d0is.pages.dev/297

kekuasaan dan politik dalam organisasi